.

Proses Pengangkatan Abu Bakar ra Sebagai Khalifah

 

Proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai khalifah berlangsung dramatis. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslim di Madinah, berusaha utuk mencari penggantinya. Ketika kaum muhajirin dan ansar berkumpul di Saqifah bani Sa’idah terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Kaum anshar mencalonkan Said bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku al-Khajraj sebagai pengganti nabi. Dalam kondisi tersebut Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi hal tersebut mendapat perlawanan keras dari al-Hubab bin munzir (kaum Anshar). Di tengah perdebatan tersebut Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah yaitu Abu Ubaidah bin Zahrah dan Umar bin Khattab, namun kedua tokoh ini menolak usulan tersebut.
Akan tetapi Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit, maka dengan suara yang lantang beliau membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembaiatanpun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Basyir bin Saad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar, seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin al-Abbas, Zubair bin al-Awwam bin al-Ash, Khalid bin Sa’id, Miqdad bin Amir, Salman al-Farisi, Abu Zar al-Gifari, Amma bin Yasir, Bara bin Azib dan Ubai bin Ka’ab. Telah terjadi pertemuan sebagian kaum muhajirin dan Anshar dengan Ali bin Abi Thalib di rumah Fatimah, mereka bermaksud membai’at Ali dengan anggapan bahwa Ali bin Abi Thalib, lebih patut menjadi khalifah karena Ali berasal dari bani Hasyim yang berarti ahlul bait.
Proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai khalifah pertama, menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu, dikarenakan suku-suku Arab kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun temurun.
Setelah didapatkan kesepakatan dalam proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai khalifah, kemudian ia berpidato yang isinya berupa prinsip-prinsip kekuasaan demokratis yang selayaknya dimiliki oleh seorang pemimpin negara.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
Musyrifah Sunanto, Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam,Prenada Media: Jakarta Timur, 2003, Badri Yatim, MA., Sejarah Peradan Islam Dirasah Islamiyah, RajaGrafindo Persada,1993, Imam as-Suyuthi, Tarikh Khulafa diterjemahkan oleh Samson Rahman dengan judul Tarikh khulafa,Pustaka al-Kautsar,2006, Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisi Perbandingan, Jakarta: UI Press, 1986, Abu A’la al- Maududi, Khilafah Dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas sejarah Pemerintahan Islam, Bandung: 1993.
Proses Pengangkatan Abu Bakar ra Sebagai Khalifah 4.5 5 Mushlihin Al-Hafizh Proses pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah ternyata tidak sepenuhnya mulus karena ada beberapa orang yang belum memberikan ikrar, seperti Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Fadl bin al-Abbas, Zubair bin al-Awwam bin al-Ash, Khalid bin Sa’id, Proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai khalifah berlangsung dramatis. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslim di Madinah, berusaha utuk me...



6 comments:

  1. tapi sayangnya gan ini pas penganggkatan abu bakar ali kenapa ndak ada apakah dia tidak bersi keras dalam menjadi khalifah

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ada beberapa kemungkinan, menjaga jasad Rasul saw, atau ketidakhadirannya sebagai bentuk persetujuan atas pengangkatan Abu bakar. Wallahu A'lam

      Delete
    2. Demokrasi bukan berasal dari Bahasa Arab. Tapi berasal dari Bahasa Yunani. Yaitu terdiri dari dua kata; Pertama: Demos, artinya, khalayak manusia, atau rakyat. Kedua; Kratia, artinya hukum. Maka maknanya menjadi hukum rakyat.

      Kedua:

      Demokrasi merupakan system yang bertentangan dengan Islam. Karena system ini meletakkan rakyat sebagai sumber hukum atau orang-orang yang mewakilinya (seperti anggota parlemen). Maka dengan demikian landasan hukumnya tidak merujuk kepada Allah Ta’ala, tapi kepada rakyat dan para wakilnya. Patokannya tidak harus kesepakatan semua mereka, tapi suara terbanyak. Kesepakatan mayoritas akan menjadi UU yang wajib dipegang masyarakat walaupun bertentangan dengan fitrah, agama dan akal. Dengan system ini, dikeluarkan aturan bolehnya aborsi, perkawinan sesame jenis, bunga bank, digugurkannya hukum-hukum syariat, dibolehkannya zina dan khamar. Bahkan dengan system ini, Islam dan para penganutnya yang taat diperangi.

      Allah Ta’ala telah mengabarkan dalam KitabNya, bahwa penetap hukum hanyalah Dia semata, Dialah sebaik-baik yang menetapkan hukum. Dilarang menyekutukannya dalam menetapkan hukum dan Dia mengabarkan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih baik hukumnya dariNya.

      Allah Ta’ala berfirman,

      فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِير (سورة غافر: 12)

      “Maka putusan (sekarang ini) adalah pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha besar.” SQ. Ghofir: 12.

      Allah Ta’ala berfirman,

      إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (سورة يوسف: 40)

      “Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." SQ. Yusuf: 40.

      Allah Ta’ala berfirman,

      “Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?.” SQ. At-Tin : 8.

      قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (سورة الكهف: 26)

      “Katakanlah: "Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua); kepunyaan-Nya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatan-Nya dan Alangkah tajam pendengaran-Nya; tak ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari pada-Nya; dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan keputusan". SQ. Al-Kahfi: 26

      أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (سورة المائدة: 50)

      “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?.” SQ. Al-Maidah: 50.

      Allah Azza wa Jallah merupakan Sang Pencipta makhluk, Dia mengetahui apa yang terbaik bagi mereka dan hukum apa yang layak untuk mereka. Sementara manusia beragam akal, akhlak dan kebiasaannya. Mereka tidak mengetahui apa yang baik buat mereka apalagi mengetahui apa yang terbaik untuk selain mereka. Karena itu, masyarakat yang menjadikan rakyat sebagai pedoman hukum dan UUnya tidak ada yang dihasilkannya kecuali kerusakan, runtuhnya moral dan rusaknya kehidupan sosial.

      Catatan, bahwa system ini di banyak Negara hanya sekedar dekorasi saja, tidak ada kenyataannya. Hanya sekedar slogan yang menipu rakyat. Penguasa yang sesungguhnya adalah kepala Negara atau musuh-musuhnya. Sedangkan rakyat tidak memiliki wewenang.

      Tidak ada yang paling menunjukkan kesimpulan tersebut bahwa demokrasi yang disebut-sebut itu hanyalah yang sesuai dengan kemauan penguasa, jika tidak sesuai, maka akan dianjak-injak kaki mereka. Kenyataan pemalsuan pemilu, dibungkamnya kebebasan orang-orang yang hendak menyuarakan kebenaran adalah kenyataan yang diketahui semua pihak, tidak butuh lagi dalil.

      Tidak berguna bagi otak, jika seseorang masih membutuhkan dalil adanya siang.

      Disebutkan dalam Mausu’ah Adyan Mu’ashirah, 2/1066

      Delete
    3. Demokrasi Parlemen

      Salah satu penampilan system demokrasi yang dilakukan rakyat adalah pelimpahan kewenangan kepada anggota majelis terpilih sebagai wakil rakyat. Namun, dalam sistem ini rakyat masih dapat langsung berpartisipasi dalam beberapa praktek berbeda, yang utama adalah:

      1. Hak suara rakyat, yaitu dengan cara sejumlah anggota masyarakat membuat draft UU, baik global atau terperinci, kemudian dibahas oleh parlemen dan dilakukan voting.


      Delete
  2. Setelah didapatkan kesepakatan dalam proses pengangkatan Abu Bakar ra, sebagai khalifah, kemudian ia berpidato yang isinya berupa prinsip-prinsip kekuasaan demokratis yang selayaknya dimiliki oleh seorang pemimpin negara.
    Benarkah kepemimipinan islam menganut azas demokrasi?
    Berikut beberapa hal yang perlu dipahami kaitannya dengan demokrasi dalam prespektif islam;

    ReplyDelete
  3. cara bagaimana proses terpilih menjadi khalifa

    ReplyDelete