.

Ancaman Buat Guru di 2013; Refleksi Kritis PERMENPAN dan RB No. 16 2009 (Bag. 1)

 

Pengaturan kenaikan pangkat guru telah mengalami tiga fase. Fase pertama adalah kenaikan pangkat otomatis, yaitu dalam kurun 4 tahun sekali. Hal ini mirip dengan kenaikan pangkat pada jenjang struktural.
Kenaikan pangkat tersebut kemudian diganti pemerintah dengan sistem perhitungan angka kredit karena apabila tetap diberlakukan, maka banyak guru yang akan dengan mudah pensiun pada golongan IV e.
Fase selanjutnya adalah kenaikan pangkat yang menggunakan angka kredit kumulatif (sesuai dengan PERMENPAN Nomor 84/1993 dan PERMENDIKNAS Nomor 025 tahun 1995). Kenaikan pangkat ini lebih bersifat administratif karena besarnya poin angkat kredit lebih banyak ditunjukkan oleh prestasi kuantitas administrasi yang dihasilkannya, mulai dari kegiatan utama seorang guru seperti menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, melaksanakan evaluasi belajar, dan seterusnya.
Kenaikan pangkat ini pada akhirnya diganti pemerintah karena disinyalir masih banyak guru yang hanya sekedar melengkapi bukti administrasi saja yang notabene dianggap “fiktif”. Sementara itu, fase ketiga adalah kenaikan pangkat guru yang menggunakan PKG (Penilaian Kinerja Guru), yang akan diberlakukan efektif mulai awal tahun 2013 nanti. Peraturan yang dimaksud adalah Praturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 tahun 2010, sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara No. 16 tahun 2009 (dapat anda download di sini).
Banyak yang beranggapan (terutama non-guru), bahwa yang dilakukan pemerintah adalah terobosan baru yang sudah tepat. Terbukti dari sekian banyak media online yangmengungkap tentang PKG ini, disambut dengan hangat.
Berbeda bagi admin, aturan baru PKG yang efektif berlaku januari 2013, adalah peraturan yang bakal “mencekik” guru. Banyak hal yang layak dipertanyakan, baik secara teoretis, maupun faktual. Hal mendasar dari semua itu adalah gambaran peraturan yeng semestinya hanya tepat diberlakukan di wilayah tertentu Indonesia, atau semestinya berlaku bagi yang sudah memiliki golongan IV a ke atas.
Dasar pemikiran ini muncul ketika seakan imej masyarakat melihat kesejahteraan guru yang bukan lagi seperti sosok “oemar bakri”. Guru hari ini mendapat kesejahteraan yang lebih dengan berbagai tunjangan termasuk program sertifikasi guru. Pihak non-guru “berang”, seakan merasa tidak adil. Mereka mengatakan, guru mendapat sertifikasi, dan mendapat libur lebih. Admin menegaskan “itu salah”. Pekerjaan seorang guru, bukan hanya duduk, bukan hanya mengajar dan atau mendidik, tapi setumpuk pekerjaan yang harus dibawa pulang seusai mengajar. Bayangkan dengan aturan jam tatap muka minimal 24 jam per pekan, maka bagi yang memiliki jam mata pelajaran bidang studi hanya 2 jam per pekan, maka guru tersebut harus manghadapi 12 kelas, jika satu kelas terdiri dari 25 siswa, maka per pekan guru tersebut akan menghadapi/mengurusi 300 siswa. Coba pembaca membayangkan jika satu pekan 12 kelas ini masing-masing diberi soal evaluasi 5 nomor SAJA dengan model pemeriksaan hasil jawaban sistem bobot, maka guru tersebut akan memeriksa/membaca/menganalisa 1500 soal dengan sistem bobot nilai, yang berdasarkan pengalaman, jika diperiksa dibutuhkan paling cepat 2 menit per nomor soal. Artinya dibutuhkan 3000 menit per pekan HANYA UNTUK MEMERIKSA HASIL EVALUASI TIAP PERTEMUAN, belum yang lain. Sekali lagi, BELUM PEKERJAAN RUMAH YANG LAIN BERKAITAN DENGAN 300 siswa tadi. Contoh ini menegaskan bahwa keliru jika dikatakan bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan mudah, mendapat tunjangan tinggi dengan libur beruntun.
Munculnya aturan PKG menuntut profesionalisme guru sesuai harapan pemerintah yang sampai hari ini, arah tujuan pendidikan yang dianggap berhasil itu justru tidak jelas. Hal ini berakibat syarat uji profesionalisme guru pun menjadi tidak jelas. Lihat aturan seorang guru profesional harus memiliki sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat, bagi yang masih......mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk selama -+1 bulan. Apakah profesionalisme tercapai hanya dalam DIKLAT 1 bulan??.
Ketika regulasi ini belum berhasil, muncullah regulasi baru, yang insya Allah memancing kolusi baru di tingkat daerah. Ini menunjukkan, regulasi yang ditetapkan pemerintah seakan tidak melihat yang dibuat sebelumnya sudah sesuai atau belum dengan regulasi yang telah ada.
Referensi Makalah®
*Refleksi admin
Ancaman Buat Guru di 2013; Refleksi Kritis PERMENPAN dan RB No. 16 2009 (Bag. 1) 4.5 5 Mushlihin Al-Hafizh Kenaikan pangkat ini lebih bersifat administratif karena besarnya poin angkat kredit lebih banyak ditunjukkan oleh prestasi kuantitas administrasi yang dihasilkannya, mulai dari kegiatan utama seorang guru seperti menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, melaksanakan evaluasi belajar, dan seterusnya. Pengaturan kenaikan pangkat guru telah mengalami tiga fase. Fase pertama adalah kenaikan pangkat otomatis, yaitu dalam kurun 4 tahun sekali...



Advertisement

15 comments:

  1. makasih tulisanya minimal tuk pencerahan

    ReplyDelete
  2. anda salah pak admin saya melihat sendiri, begitu banyak guru mengajar dengan asal-asalan, datang telat, kepedulian pada anak didik kurang. tapi kalau urusan honor dan kepanitiaan sangat agresif dan masif, apalagi untuk urusan sertifikasi, sampai rela bertengkar dan menangis karena minta diusulkan duluan. tapi setelah dapat sertifikasi tidak ada peningkatan kinerja tuh, yang ada malah iri-irinan antara guru yang sudah dan yang belum. jadi jangan salahkan kalau pns yang non guru itu berang.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ini masalah regulasi, regulasi yang baik, yang bisa mewadahi semua kejadian yang ada secara faktual. Bagi yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi gk jadi masalah, namun bagi yang belum bagaimana. Apa yang anda utarakan adalah salah satu fakta, namun tidak semua. Kita kembalikan ke masalah PKG, layak tidak. Apa tidak menimbulkan KKN antara guru dan penilai ? :) trims ataas masukana faktanya.

      Delete
  3. Kalau PKG diterapkan, maka guru lebih banyak mengurusi administrasi daripada konsentrasi mengajar. Membuat 1 administrasi 1 kali pertemuan di kelas saja, membutuhkan waktu lebih dari waktu sebenarnya di kelas. Jadi kalau guru mengajar minimal 24 jam perminggu, maka waktu diluar yang dibutuhkan bisa lebih dari 48 jam untuk mengurusi administrasi. belum lagi jika ada koreksi soal, PR dan tugas lainnya. Saya seorang Guru pak, tugas administratif malah menambah beban kami lebih banyak dari pada mengajar itu sendiri dan membuat kami kehilangan waktu untuk belajar dan mengembangkan diri.

    ReplyDelete
  4. sekedar informasi, bulan ini (april 2013) guru di daerah kami dalam proses mengusulkan kenaikan pangkat, namun masih memakai peraturan kenaikan pangkat yang lama permenpan 84/1993 ( surat edaran dari Dinas Pendidikan Kab). Yang jadi pertanyaan, kapan berlakunya permenpan 16/2009? katanya mulai per 1 Januari 2013, tapi kenyataannya sekarang untuk usulan kenaikan pagkat masih memakai peraturan lama.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sama di emua dareah. Saya pernah menanyakan langsung kepada salah seorang yang pernah mengikuti pelatihan mengnai hal ini, jawabanya singkat, "belum pasti"... :)

      Delete
  5. Mudah2an tdk jadi permenpan baru tsb, bikin guru pusing aja

    ReplyDelete
  6. ikut komen: saya bukan guru, tp skrg sdg menulis tesis ttg permenpan 16/2009.
    yg efektif mulai 1 Januari 2013 adalah PKG (Penilaian Kinerja Guru) sesuai dengan permenpan 16/2009. sedangkan untuk kenaikan pangkat yg menggunakan PKG sesuai permenpan 16/2009 mulai berlaku untuk usul KP periode 1 April 2014.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tidak ada masalah, yang terpenting regulasi yang diberlakukan bukan membuka peluang sogok menyogok dan pelanggaran baru lainya. Saya bisa bayangkan ketika penilai daripihak pengawas dan kepala sekolah :)

      Delete
  7. Analisisnya jangan pakai dasar spt alinea 7 dong. Kalau pakai dasar "jam dimana Anda tidak mengajar" Anda malahan berhutang jam kerja pada rakyat. Sudah terima Gaji, Sertifikasi dll, jam kerja masih kurang dari nol jam (minus)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bagaimana yang belum terima sertifikasi ?
      Terus analisa nya pake apa, bisa diungkapkan ? :)

      Delete
  8. mau tanya bagaimana dengan nasib guru yang belum memiliki ijasah S1 tetapi sudah fungsional untuk kenaikan pangkatnya? apakah masih bisa naik pangkat walaupun blum memiliki ijasah S1?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Untuk kenaikan pangkat bisa, kan ada kenaikan pangkat berkala. Tanya BKDD setempat :)

      Delete