.

Saksi Non-Muslim menurut Ulama

 

Membicarakan saksi non-muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan, dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapat sorotan yaitu kesaksian non-muslim sesama non-muslim dan kesaksian non-muslim terhadap kaum muslim.
Imam Malik, Imam Syafi’iy, dan imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non-muslim sesama non-muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al- Baqarah: 2/ 282.
Ayat tersebut mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridha kepada kaum muslimin. Allah swt. menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi. Menerima kesaksian yang dusta dan fasik, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir itu dan tidak berhak menjadi saksi sesama mereka, kalau kesaksian mereka diterima berarti sama saja dengan memuliakan mereka dan mereka mengangkat derajatnya, sedangkan agama Islam melarang yang demikian itu.
Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa kesaksian antara non-muslim dapat diterima, baik ia seagama maupun berbeda agama. Kesaksian kafir harbi terhadap sesamanya tidak diterima apabila negeri mereka berbeda, demikian pula kesaksian kafir zimmi yang sama-sama berbeda dalam suaka politik tidak dapat diterima secara mutlak. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kesaksian antara sesama orang zimmi dapat diterima dengan dasar firman Allah Q.S. al-Imran: / 73.
Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa banyak terjadi tindak pidana di antara mereka yang peristiwanya tidak disaksikan oleh orang Islam melainkan oleh kalangan mereka sendiri, kemudian mereka berperkara kepada Mahkamah Syariah. Kalau kesaksian di antara mereka ditolak oleh Mahkamah Syariah maka akan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya, dengan demikian akan terjadi kerusakan besar dan akan menggangu ketentraman umum. Hal ini tidak disukai oleh syariat Islam yang dianggap adil tersebut. Pendapat Ibnu Taimiyah ini banyak diikuti oleh para praktisi hukum Islam baik di Timur Tengah maupun di beberapa negara Islam lainnya.
Para ahli hukum di kalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non-muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan orang Islam, kecuali mereka yang beragama non-muslim. Menurut ibnu Mudzin pendapat ini dipakai juga oleh Syuraih, an- Nakha’i dan al- Ausa’t dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Hanya saja meraka berselisih tentang pengertian non-muslim, Syuraih mengatakan bahwa hal itu hanya mencakup orang non-muslim yang ahli kitab saja, sedangkan selainnya mengatakan bahwa non-muslim di sini mencakup semua orang di luar Islam, termasuk juga orang Majusi dan penyembah berhala.
Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi’i menolak kesaksian orang- orang non-muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non-muslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa penolakan secara mutlak terhadap kesaksian non-muslim kepada orang muslim sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ahli hukum Islam sebenarnya perlu ditinjau kembali. Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa dalam masalah persaksian yang penting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutup kebenaran, orang- orang yang dapat mengungkapkan kebenaran itu adakalanya dari orang-orang yang bukan Islam dan orang- orang itu dapat dijamin kepercayaannya, maka dalam hal ini kesaksian dapatlah diterima. Demikain juga dalam hal pembuktian yang harus diberikan dokter yang kebetulan dokter tersebut bukan Islam, menurut Ibnu Qayyim tidak ada salahnya untuk diterima asalkan keterangan dokter tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Pendapat Ibnu Qayyim tesebut sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, di mana pengaruh globalisasi dunia mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi berbaur satu sama lain yang tidak terikat dengan satu agama saja. Apabila permasalahan di antara mereka bukanlah suatu hal yang mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi itu justru disaksikan oleh orang-orang yang beragama selain Islam. Para praktisi hukum di beberapa negara Islam, pendapat Ibnu Qayyim ini banyak dipergunakan dalan menyelasaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para praktisi hukum harus dapat membedakan saksi sebagai syarat hukum atau sebagai alat pembuktian, kalau syarat hukum berkenaan dengan syarat materil dan berhubungan dengan diyanatun, sedangkan saksi sebagai alat pembuktian berhubungan dengan syarat formal yang berkaitan dengan qadhaan.
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
Ibnu Katsir, Tafsir Qur’anil Adhim, Juz.II ( Libanon: Dar al- Fikr, 1984). Muhammad Syaltout, Muqaranatul Madzahib (Kairo: Musthafa babi al- Halabi, t,th.). Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet.IV; Jakarta: Prenada Media, 2005). Muhammad Salam Madzkur, Al- Qadha fi al- Islam terj. Oleh Imrom AM, Peradilan dalam Islam ( Cet. IV; Surabaya: 1993). Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al- Manar, Juz. III (Beirut: Dar al- Ma’rifah, t.th).
Saksi Non-Muslim menurut Ulama 4.5 5 Mushlihin Al-Hafizh Para ahli hukum di kalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non-muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat Membicarakan saksi non-muslim sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan, dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapat sorotan yai...


Advertisement
Post a Comment