.

Hukum Pernikahan dari Pasangan Pengidap Impotensi

 

Yang dimaksud pernikahan pengidap impotensi, adalah seorang pria yang mengalami gangguan dalam menyalurkan sperm* ke lawan jenisnya karena organ yang diapakai untuk itu tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik.

Secara spesifik, Ibnu Qudamah memberikan penjelasan mengenai hukum pernikahan pengidap impotensi, yaitu:
Orang yang tidak mampu melaksakan tugasnya kepada isteri atau suaminya karena impotensi atau karena faktor usia lanjut dan karena penyakit tertentu, mengenai hal seperti ini terdapat dua pendapat: Pertama, ia tetap disunahkan menikah. Kedua, tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi isterinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat, dengan menyibukkan diri pada ilmu dan ibadah itu lebih baik dari apa yang tidak mampu ia lakukan.
Ketika suami isteri menemukan pada salah satu pasangannya penyakit gila, jidam, kusta, atau isteri menderita tumbuh tulang dalam lubang alat melahirkannya yang proses hubungan suami isteri, maka salah satu dari mereka mendapatkan khiyar (pilihan)untuk membatalkan pernikahan.
Jika seorang wanita yang suaminya mengalami impotensi maka isteri dalam hal ini terdapat dua pilihan. Menolak pernikahan dengan mengembalikan mas kawin karena alasan aib tersebut atau menolak ketika akad nikah dengan alasan calon suami mengidap impotensi.
Ibnu Qudamah menyebutkan beberapa macam aib (cacat) yang menyebabkan diperbolehkannya mengajukan fasakh. Sedikitnya ada delapan macam aib. Tiga diantaranya berlaku bagi suami dan isteri, yaitu antara lain: gila, sopak dan penyakit kusta. Dua diantaranya berlaku khusus bagi laki-laki yakni terpotongnya buah zakardan impotensi. Sedangkan tiga yang lainnya berlaku khusus untuk wanita yaitu menderita tumbuh tulang dalam lubang alat melahirkannya, tersumbat atau terlalu basah yang menyebabkan hilangnya kenikmatan saat bergaul dengan pasangannya.

Dalam hal ini tidak ditetapkan hak khiyar kecuali pada aib-aib yang yang telah disebutkan. Dengan alasan selain hal yang telah ditetapkan di atas tidak menghalangi dari upaya bersenang-senang dan tidak ditakutkan adanya penularan. Maka dengan itu tidak ditetapkan hukum fasakh nikah seperti penyakit buta dan pincang.
Sebagai seorang wanita yang dalam ikatan perkawinan, boleh mengajukan fasakh atau pembatalan nikah kepada hakim jika ia telah benar-benar mengetahui bahwa suaminya tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yakni memberikan nafkah batin. Ketika ia telah mengetahui bahwa suaminya benar-benar mengidap penyakit impotensi maka ditetapkan hak khiyar baginya. Adapun syarat-syarat ditetapkannya khiyar pada aib tersebut, Ibnu Qudamah menyebutkan antara lain:
  1. Tidak diketahui keadaan impotensinya tersebut waktu diadakannya akad dan isteri tidak rela dengan keadaan suaminya itu setelah diadakannya akad. 
  2. Apabila diketahui keadaan aibnya tersebut pada waktu dilangsungkannya akadatau sesudahnya dan isteri menerima keadaan suaminya itu maka tidak ditetapkan khiyar. 
  3. Ketika isteri mengira bahwa aibnya ringan dan ternyata keadaannya parah seperti jika ia mengira bahwa kusta yang diderita suaminya sedikit kemudia pada faktanya pada seluruh tubuhnya, maka tidak ada khiyar. Karena penyakit tersebut dari jenis yang ia terima.
  4. Ketika isteri ridho atas aib tersebut kemudian ternyata ada aib yang lain maka ditetapkan khiyar baginya.
Khiyar aib adalah tetap setelah diputuskan dan tidak gugur atau batal sebelum ada dalil yang menunjukkan penerimaan atasnya baik dari ucapan, atau istimta’ dari suami dan penetapan isteri. Bila diketahui bahwa suami mengidap impotensi dan isteri tidak melakukan upaya penuntutan kemudian setelah sekian lama ia ingin mengajukan penuntutan tersebut maka baginya ditetapkan hak khiyar. Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa hak khiyar itu dimaksudkan untuk mencegah bahaya, maka keberadaan khiyar dalam putusan hakim seperti khiyar qisas.
Fasakh diajukan kepada hakim atau pengadilan karena hakim atau pengadilan adalah penentu hukum. Jika fasakh diajukan sebelum dhukhul maka tidak ada mahar. Jika fasakh diajukan setelah dhukhul, maka diwajibkan membayar mahar. Karena mahar wajib bagi akad dan ditetapkan dengan dhukhul dan tidak gugur dengan keadaan sesudahnya.
Jika diketahui adanya cacat pada waktu akad atau setelahnya kemudian isteri ridha atasnya, maka tidak ditetapkan fasakh. Seseorang dianggap mampu melakukan hubungan suami isteri dan tidak terkena hukum impotensi apabila ia telah mampu memasukkan alatnya secara keseluruhan. Namun, apabila penis terpotong maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, tidak dikategorikan ke dalam impotensi. Kedua, diperkirakan sekemampuan dianggap telah mencukupi .
Referensi Makalah®
Kepustakaan:
Asyarbani, Mughni Al Muhtaj, (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, tt.). Blend, David, Pro blematik Seksual, Editor Wiliam A. R Tomson, M. D. E. & S. (Livingston Ltd, Lowden: t.th.).
Hukum Pernikahan dari Pasangan Pengidap Impotensi 4.5 5 Mushlihin Al-Hafizh Yang dimaksud pernikahan pengidap impotensi, adalah seorang pria yang mengalami gangguan dalam menyalurkan sperm* ke lawan jenisnya karen...


Advertisement
Post a Comment